Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com — Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Kanor menggelar Pengajian Kebangsaan dan Pasar Setelah Sholat Isya’ (Pass Isya’) di Masjid Al-Huda, Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Senin malam (9/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini turut dihadiri oleh Wakil Wabup Bojonegoro Nurul Azizah, Anggota DPRD Bojonegoro Fraksi PAN Lasuri, perwakilan Kementerian Agama, jajaran Forkopimcam Kanor, serta jajaran pejabat OPD setempat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Pass Isya’. Menurutnya, program ini terbukti efektif memadukan kegiatan keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pass Isya’ tidak hanya menjadi tempat berkumpul setelah salat berjamaah, tetapi juga memberi ruang bagi UMKM dan pedagang untuk memasarkan produknya.
Keterlibatan lebih dari 300 pedagang di setiap kegiatan menunjukkan besarnya antusiasme warga dan potensi ekonomi kerakyatan yang ada,” ujar Nurul Azizah.
Ia berharap fungsi masjid dapat terus diperluas—tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, melainkan juga pusat peradaban yang memperkuat persatuan, kepedulian sosial, serta kemandirian ekonomi umat.
Di hadapan jajaran tokoh masyarakat dan Forkopimcam, Wabup juga memaparkan kondisi terkini keuangan daerah. Bojonegoro saat ini menghadapi tantangan penurunan pendapatan akibat merosotnya produksi minyak dan gas bumi (migas).
Produksi migas Bojonegoro yang sebelumnya mencapai kisaran 235 ribu barel per hari, kini menyusut menjadi sekitar 115 ribu barel per hari. Penurunan signifikan ini berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
“Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas. Tidak seluruh pembangunan infrastruktur bisa dikerjakan serentak, sehingga kita harus fokus pada program yang memberikan manfaat paling nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kendati anggaran daerah mengalami pengetatan, Nurul Azizah menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi fokus utama Pemkab Bojonegoro.
Salah satu yang menjadi perhatian mendesak adalah pemenuhan fasilitas layanan cuci darah (hemodialisis).
Saat ini, jumlah pasien yang membutuhkan layanan cuci darah di Bojonegoro mencapai lebih dari 150 orang, sementara kapasitas mesin yang tersedia baru sekitar 40 unit.
Keterbatasan ini memaksa sebagian warga berobat ke luar daerah dengan beban biaya hingga Rp1,2 juta untuk satu kali tindakan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bojonegoro tengah menyiapkan langkah strategis melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) antara rumah sakit daerah dengan penyedia alat kesehatan.
“Melalui skema KSO ini, kita berupaya menambah unit mesin cuci darah secara cepat tanpa membebani APBD secara drastis, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan ini secara gratis sesuai ketentuan program yang berlaku,” pungkas Wabup.
