Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memasang target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen pada tahun 2026. Melalui strategi integrasi data dan kolaborasi lintas sektoral, angka kemiskinan ditargetkan melandai ke posisi 10,55 persen.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengungkapkan bahwa target tersebut setara dengan pengentasan 4.310 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 11.854 jiwa.
“Pada tahun 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,49 persen atau 144.900 jiwa. Dengan langkah strategis ini, kita optimistis pada 2026 jumlah penduduk miskin dapat ditekan hingga tersisa 133.046 jiwa,” ujar Agus pada Jumat (30/1/2026).
Untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran, Pemkab Bojonegoro memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini merupakan hasil sinkronisasi dari tiga sumber utama: DTKS, P3KE, dan Regsosek.
Sebagai langkah konkret, Pemkab menggandeng BPS Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan percepatan pemutakhiran data di lapangan. Kegiatan ini berlangsung mulai 14 Januari hingga 16 Februari 2026 di seluruh wilayah Bojonegoro.
Operasi pemutakhiran data ini dilakukan secara masif dengan melibatkan ribuan personel yang tersebar di 430 desa dan kelurahan:
• 28 Camat sebagai Koordinator Kecamatan.
• 430 Petugas Koordinator Desa/Kelurahan.
• 2.580 Petugas Pencacah Data Lapangan.
“Para petugas di lapangan akan memotret kondisi riil ekonomi masyarakat. Data mentah ini kemudian diolah dengan metode statistik untuk menjadi dasar kebijakan yang akurat,” tambah Agus.
Agus menegaskan bahwa misi pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif. Pemkab akan mengintervensi melalui berbagai lini, mulai dari pemberian bantuan sosial (bansos), program pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan akses kesejahteraan sosial.
Dengan pemutakhiran data yang akurat, Pemkab Bojonegoro yakin sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
