Pemerintahan

DKPP Bojonegoro Gratiskan Peminjaman Alsintan untuk Petani

liputanbojonegoro637
×

DKPP Bojonegoro Gratiskan Peminjaman Alsintan untuk Petani

Sebarkan artikel ini
DE0454E0 BE39 4343 8B1B 4B63080C13A8

Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro terus melakukan terobosan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya. Salah satunya melalui optimalisasi program peminjaman Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) secara gratis bagi para petani dan kelompok tani.

Kepala Dinas DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, menegaskan bahwa seluruh sarana pendukung produksi dapat diakses dengan mudah, transparan, dan tanpa dipungut biaya sewa. Langkah ini diambil untuk memastikan teknologi pertanian dapat dirasakan langsung oleh petani tanpa terhambat kendala biaya maupun birokrasi yang rumit.

“Program peminjaman alsintan ini tidak dipungut biaya. Petani atau kelompok tani cukup mengajukan permohonan resmi ke DKPP, nanti tim akan melakukan verifikasi,” ujar Zaenal Fanani.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan berbagai alat modern yang siap pakai, di antaranya:

• Traktor Roda 4 untuk pengolahan lahan.

• Combine Harvester untuk efisiensi panen.

• Drone Sprayer untuk pemupukan dan pemberantasan hama yang presisi.

Adapun alur peminjaman dimulai dari pengajuan surat permohonan kepada DKPP, verifikasi administrasi (fotokopi KTP Ketua Poktan/Gapoktan), hingga survei lapangan untuk memastikan kesesuaian alat dengan luas lahan yang dikerjakan.

DKPP menetapkan masa peminjaman standar selama 20 hari. Namun, pemerintah memberikan kelonggaran berupa fleksibilitas waktu bagi wilayah dengan kebutuhan khusus atau lahan yang sangat luas. Kelompok tani diperbolehkan mengajukan perpanjangan waktu jika durasi awal dirasa belum mencukupi.

Meski bebas biaya sewa, pihak peminjam tetap memiliki tanggung jawab mandiri terkait operasional alat, yang meliputi:

1. Logistik: Biaya pengambilan dan pengembalian alat ke gudang DKPP.

2. Bahan Bakar: Kebutuhan BBM selama penggunaan di lahan.

3. Tenaga Kerja: Penyediaan operator alat.

Terkait poin operator, Zaenal menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan solusi jika kelompok tani mengalami kendala tenaga ahli. “Jika kelompok tani tidak memiliki operator, DKPP siap membantu menyiapkan petani yang sudah mengikuti pelatihan,” pungkasnya.

Melalui sinergi teknologi dan kemudahan akses ini, Pemkab Bojonegoro berharap target swasembada pangan nasional dapat tercapai sekaligus meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan para petani lokal.