Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (4/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang disajikan kepada siswa selama bulan suci Ramadan.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, dan Kepala Satgas MBG Bojonegoro, Ninik Sumiati.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal di daerah.
“Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan,” ujar Ahmad.
DPRD menekankan pentingnya penyesuaian menu agar tetap memenuhi kecukupan gizi siswa, namun tetap selaras dengan waktu konsumsi bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Dalam forum tersebut, perwakilan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro memberikan catatan kritis terkait temuan di lapangan. Persagi menyoroti adanya kecenderungan penyedia yang menyajikan menu praktis, seperti telur rebus, hampir setiap hari sebagai sumber protein hewani.
Beberapa poin teknis yang ditekankan dalam audiensi meliputi Komposisi Gizi Seimbang: Menu wajib mencakup makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah.
Ketahanan Makanan (Holding Time): Mengingat waktu distribusi saat Ramadan, Persagi mengingatkan bahwa makanan basah hanya bertahan sekitar 6 jam, sementara makanan kering dapat bertahan lebih dari 12 jam.
Selain aspek nutrisi, DPRD juga meluruskan persepsi publik mengenai anggaran per porsi MBG. Berbeda dengan isu yang berkembang bahwa harga per porsi mencapai Rp15.000, fakta di lapangan menunjukkan kisaran harga sebagai berikut:
• Porsi Kecil: Sekitar Rp8.000
• Porsi Besar: Sekitar Rp10.000
DPRD juga optimis bahwa program ini memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal Bojonegoro, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga pemberdayaan jasa katering dan pengadaan bahan pangan lokal.
Melalui audiensi yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini, DPRD Bojonegoro berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG agar tetap transparan, sesuai standar gizi, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa di Bojonegoro.
