Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Hall Shangri-La Hotel, Surabaya.
Forum strategis ini menjadi momentum krusial bagi Pemprov Jatim untuk menyelaraskan langkah dengan Pemerintah Pusat guna mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6,4 hingga 7 persen.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur harus tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada integrasi kebijakan nasional dan kolaborasi “pentahelix” antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, memberikan rapor hijau atas kinerja Jawa Timur. Jatim dinilai sukses menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global, terutama melalui sektor pertanian dan peternakan.
• Populasi Ternak Terbesar: Status Jatim sebagai pemegang populasi ternak terbesar nasional diakui sebagai fondasi kuat bagi kedaulatan pangan Indonesia.
• Kesejahteraan Rakyat: Indikator keberhasilan terlihat pada penurunan tingkat pengangguran serta membaiknya pemerataan pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
Menyongsong 2027, Pemprov Jatim meletakkan penguatan layanan dasar sebagai prioritas utama. Fokus ini mencakup pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas SDM melalui:
1. Digitalisasi Pendidikan: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengapresiasi langkah Jatim yang telah mengimplementasikan digitalisasi di satuan pendidikan. “Transformasi ini akan terus diperluas untuk memperkuat daya saing nasional,” tegasnya.
2. Kapasitas Pendidik: Pembangunan unit sekolah baru dan pelatihan intensif bagi guru menjadi agenda tetap guna memastikan teknologi pendidikan berjalan optimal.
Selain fokus pada SDM, Gubernur Khofifah juga memaparkan rencana akselerasi investasi dan penguatan sektor industri. Percepatan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur diharapkan mampu mempercepat konektivitas wilayah dan mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah.
Hadir dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, jajaran Forkopimda, serta pimpinan kementerian terkait. Pemerintah menekankan pentingnya integrasi data pembangunan agar sinergi lintas sektor dapat berjalan tanpa sekat birokrasi.
Dengan reformasi birokrasi dan penguatan ketahanan bencana yang berkelanjutan, Jawa Timur optimistis mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
