Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Akses transportasi yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan lumpuh total di titik perbatasan Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro dan Desa Talunrejo, Kecamatan Bluluk, Lamongan.
Jembatan utama di wilayah tersebut terputus akibat diterjang banjir sejak tiga bulan lalu dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan permanen dari pemerintah Bojonegoro, Maupun Lamongan.
Kondisi ini memaksa warga setempat mengambil langkah darurat dengan membangun jembatan dari sesek atau anyaman bambu secara swadaya agar aktivitas ekonomi tidak mati total.
Jembatan ini merupakan jalur poros desa yang sangat vital bagi mobilitas warga di kedua kabupaten. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Sabtu (24/1/2026), jembatan darurat yang terbuat dari bambu tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan mobil pribadi tanpa muatan.
“Kalau motor masih bisa, mobil pribadi juga bisa tapi goyang-goyang. Mobil bermuatan sama sekali tidak boleh lewat karena sangat membahayakan,” ujar Wawan, salah satu warga Desa Kendung.
Lambannya penanganan jembatan ini diduga kuat karena posisinya yang berada tepat di perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Hingga saat ini, baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro maupun Pemkab Lamongan belum menunjukkan tanda-tanda akan dimulainya proyek perbaikan.
Wawan mengungkapkan bahwa sebelum putus total, kondisi jembatan memang sudah mengalami kerusakan cukup parah. Namun, hantaman banjir besar tiga bulan lalu menjadi penyebab utama ambrolnya sisi timur jembatan.
Kami tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Karena posisi jembatan ini di perbatasan, sepertinya penanganannya jadi lambat,” keluhnya kepada awak media, Liputanbojonegoro.com
Masyarakat di kedua wilayah berharap pemerintah daerah tidak saling lempar tanggung jawab dan segera turun tangan. Mengingat fungsinya sebagai jalur poros, jembatan ini sangat krusial untuk mendukung keselamatan warga dan kelancaran distribusi logistik.
“Kami sangat berharap ada perhatian serius dari pemerintah, karena ini jalan poros desa dan akses utama masyarakat,” pungkas Wawan.
