Politik

Ketua DPRD Bojonegoro Retreat ke Akmil, Perkuat Fungsi Legislasi

liputanbojonegoro637
×

Ketua DPRD Bojonegoro Retreat ke Akmil, Perkuat Fungsi Legislasi

Sebarkan artikel ini
4B6D166D 384F 47B7 B059 DC801DD594FA

Liputanbojonegoro.com, Magelang – Dalam upaya memperkuat kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, H. Abdullah Umar, S.Pd., mengikuti kegiatan retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Kegiatan yang berlangsung pada 15–19 April 2026 ini mengadopsi sistem pendidikan taruna untuk mengasah kedisiplinan dan loyalitas penyelenggara negara.

Selama lima hari, rangkaian kegiatan dimulai sejak subuh dengan rutinitas fisik yang ketat, mulai dari senam kesegaran jasmani hingga latihan baris-berbaris.

Abdullah Umar menyampaikan bahwa pengalaman ini merupakan langkah strategis untuk menanamkan ketahanan mental dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas legislatif.

“Nilai-nilai kedisiplinan dan semangat kebangsaan yang kami peroleh di sini menjadi bekal penting. Ini adalah upaya memperkuat integritas dan loyalitas kami sebelum mengambil setiap kebijakan publik,” ujar Abdullah Umar di sela-sela kegiatan.

Tak hanya penguatan fisik, para peserta juga dibekali materi komprehensif dari instruktur militer dan akademisi. Fokus utama materi meliputi:

• Penguatan Nilai Pancasila: Sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkeadilan.

• Pendidikan Anti-Korupsi: Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.

• Koordinasi Antarlembaga: Meningkatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif demi percepatan pembangunan daerah.

Output dari retreat ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan pada kinerja DPRD Bojonegoro. Dengan mentalitas yang lebih tangguh, lembaga legislatif dituntut untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Melalui kegiatan ini, Ketua DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk membangun lembaga yang lebih responsif dan transparan.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kapasitas personal pimpinan adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.