Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2025.
Survei ini bertujuan memetakan risiko korupsi serta mengukur kemajuan upaya pencegahan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Inspektorat Kabupaten Bojonegoro secara resmi mengimbau kepada seluruh pihak yang menerima pesan WhatsApp (WA) berisi tautan survei dari KPK agar segera mengisinya.
Peluncuran SPI di Bojonegoro ditandai dengan acara Kick-Off SPI pada Selasa (19/8/2025), yang juga dimanfaatkan sebagai forum internalisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi.
Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi Pemkab Bojonegoro, termasuk Bupati Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Pj Sekda, Inspektur, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Menurut Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Teguh Prihandono, melalui Irban Pencegahan Tipikor, Rahmat Junaidi, data calon responden yang telah diverifikasi oleh KPK per Kamis (14/8/2025) mencapai 6.529 responden. Jumlah ini terdiri dari tiga kategori:
Internal: 1.081 pegawai Pemkab Bojonegoro.
Eksternal: 5.428 pengguna layanan dan penerima manfaat.
Eksper: 20 pakar/ahli/pemangku kepentingan, seperti pensiunan pegawai, anggota DPRD Komisi A, jurnalis lokal, serta perwakilan NGO/LSM.
Rahmat menjelaskan bahwa jumlah responden ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan KPK. Ia menekankan bahwa masyarakat yang menerima WA Blast dengan tautan survei memiliki kesempatan untuk menjadi agen perubahan.
Ia juga memastikan bahwa pesan survei akan dikirim dari akun WhatsApp yang telah terverifikasi dengan tanda centang hijau.
Lebih lanjut, Rahmat memaparkan bahwa tujuan utama SPI adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dan memperbaiki sistem antikorupsi. Manfaat jangka panjangnya diharapkan dapat berkontribusi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bojonegoro, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Rahmat, yang juga seorang Penyuluh Anti Korupsi, menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak yang menjadi responden segera mengisi survei. Ia meyakinkan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak banyak dan mudah dijawab.
“Yang penting, jujur dalam menjawab,” pungkasnya, menekankan pentingnya integritas dalam setiap jawaban untuk mencapai hasil survei yang valid dan bermanfaat.
