Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan kesiapan aparatur kewilayahan dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan.
Pada hari kedua kegiatan “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Pendamping Desa, dan Pegiat Desa” yang digelar di Ruang Angling Dharmo, Kamis (23/4/2026), fokus utama diarahkan pada akurasi data kemiskinan dan mitigasi bencana kekeringan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan bahwa validitas data dari tingkat desa adalah kunci keberhasilan kebijakan daerah. Dalam kesempatan tersebut, ia memimpin langsung penyisiran peta daerah rawan kekeringan untuk tahun 2026.
“Data wilayah terdampak ini menjadi acuan awal untuk kami koordinasikan dengan BPBD dan Dinas PU SDA. Saya minta perangkat desa benar-benar mendata sesuai kriteria, terutama terkait DTSEN,” tegas Nurul Azizah.
Materi mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan utama guna memastikan bantuan sosial (bansos) tidak salah sasaran.
Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Bojonegoro, Endah Retnoningroem, menjelaskan bahwa DTSEN adalah basis data yang telah dipadankan dengan data kependudukan nasional.
“DTSEN digunakan untuk mensinergikan program pusat dan daerah. Kami membekali peserta mengenai tata cara updating data desil agar potret kemiskinan ekstrem di lapangan benar-benar akurat,” jelas Endah.
Selain urusan sosial, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan menjadi agenda krusial. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Achmad Syoleh Fatoni, mengajak aparatur desa mendorong warga mengelola sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga).
“Jika kita merawat alam, alam merawat kita,” ujar Syoleh. Ia memaparkan empat strategi aksi nyata yang meliputi edukasi rutin, sistem limbah desa, konservasi air, dan kolaborasi pelaporan.
Syoleh juga memberikan tips praktis mengenai pembuatan tempat peluruhan sampah organik di setiap kecamatan maupun di halaman belakang rumah warga. “Kuncinya jangan dicampur dengan sampah plastik agar proses peluruhan cepat dan lahan tidak cepat penuh,” tambahnya.
Ringkasan Poin Strategis Kegiatan:
• Mitigasi Bencana: Pemetaan dini wilayah krisis air bersih melibatkan perangkat desa.
• Sinkronisasi Data: Penggunaan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan penyaluran bansos.
• Kemandirian Lingkungan: Mendorong setiap desa memiliki sistem pengelolaan limbah mandiri dan area konservasi hijau.
Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat antara Pemkab Bojonegoro dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan di tahun 2026.
