Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia. Sebagai langkah nyata, pada tahun 2026 ini, Bojonegoro menyalurkan alokasi bantuan pupuk organik sebanyak 13.948 ton bagi para petani.
Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kampanye besar untuk memulihkan kesehatan lahan pertanian di wilayahnya. Menurutnya, penggunaan pupuk anorganik secara masif selama bertahun-tahun telah membuat kondisi tanah di Bojonegoro mulai jenuh.
“Kami memprioritaskan edukasi mengenai pentingnya pupuk organik. Tujuannya agar petani tidak hanya mengejar kuantitas panen jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lahan. Pupuk organik adalah kunci agar tanah tetap gembur dan mampu menahan air dengan lebih baik,” ujar Zaenal.
Alokasi bantuan sebesar 13.948 ton tersebut akan didistribusikan kepada Kelompok Tani (Poktan) yang telah terdaftar dan memenuhi kriteria teknis. Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi petani di tengah fluktuasi harga sarana produksi pertanian.
Selain manfaat ekonomi, penggunaan pupuk organik juga diklaim dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Produk pertanian yang menggunakan pola organik cenderung lebih sehat, memiliki daya simpan lebih lama, dan memiliki nilai jual yang lebih kompetitif di pasar.
DKPP merinci sedikitnya ada lima manfaat krusial dari penggunaan pupuk organik bagi keberlanjutan pertanian:
1. Perbaikan Struktur: Memperbaiki tekstur dan struktur fisik tanah.
2. Keseimbangan pH: Menjaga keasaman (pH) tanah pada level optimal.
3. Aktivitas Biologis: Memacu perkembangan bakteri baik dan mikroorganisme tanah.
4. Konservasi Air: Meningkatkan kemampuan tanah dalam menjaga kelembaban.
5. Efisiensi Pemupukan: Meningkatkan efektivitas penyerapan nutrisi sehingga mengurangi ketergantungan pada zat kimia.
Di akhir keterangannya, Zaenal Fanani mengajak seluruh petani di Bojonegoro untuk mulai beralih secara bertahap menuju pola pemupukan berimbang. Pemerintah daerah berjanji akan terus mengawal ketersediaan sarana produksi pertanian agar ketahanan pangan di Bojonegoro tetap kokoh.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketersediaan sarana produksi. Kami ingin ketahanan pangan kita terjaga sekaligus lingkungan tetap lestari,” pungkasnya.
