Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) resmi menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026. Acara yang dipusatkan di Ruang Angling Dharmo ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2026.
Kegiatan strategis ini diikuti oleh sedikitnya 1.051 peserta yang terdiri dari unsur aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, hingga penggiat desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, menyoroti persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sering terkendala akurasi data. Ia menegaskan bahwa data yang akurat adalah fondasi utama agar bantuan tepat sasaran.
“Data itu berasal dari panjenengan semua. Maka yang masuk harus benar-benar valid, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jangan berdasarkan kepentingan tertentu, tetapi harus berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan,” tegas Bupati Setyo Wahono di hadapan ribuan peserta.
Beliau juga mengingatkan bahwa pembaruan data secara berkelanjutan dan integrasi sistem sangat krusial untuk meminimalisir kesalahan distribusi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain fokus pada isu sosial, Bupati juga menitikberatkan pada pentingnya menjaga keseimbangan alam di tengah masifnya pembangunan desa.
Ia mengajak seluruh elemen desa untuk mulai serius mengelola sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
“Jangan sampai pembangunan desa mengabaikan lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol bisa berdampak pada hilangnya sumber air. Ini harus menjadi perhatian bersama agar anak cucu kita nanti tidak kesulitan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Joko Lukito, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membangun sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Fokus utamanya adalah penguatan peran aparatur dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Untuk membekali para peserta, panitia menghadirkan narasumber berkompeten, antara lain, Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial Terkait penguatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup: Terkait strategi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa semakin meningkat, baik dari sisi akurasi bantuan sosial maupun kesadaran menjaga ekosistem desa yang hijau dan asri. (Prokopim)
