Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Sebagai salah satu lumbung energi nasional, Kabupaten Bojonegoro terus mencatatkan dinamika signifikan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski sempat mencapai puncak keemasan pada tahun 2023, penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Bojonegoro kini mulai menunjukkan tren penyesuaian.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, realisasi DBH SDA dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Setelah sempat menyentuh angka tertinggi sebesar Rp 2,468 triliun pada tahun 2023, perolehan tersebut mulai melandai di angka Rp 1,9 triliun pada tahun 2024 dan 2025.
Kepala Bapenda Bojonegoro, Yusnita Liasari, mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, alokasi DBH SDA diproyeksikan berada di angka Rp 942 miliar.
“Untuk DBH SDA 2025 berjumlah Rp 1,947 triliun, sedangkan di 2026 dialokasikan sebesar Rp 942 miliar. Perubahan angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel teknis,” jelas Yusnita pada Rabu (14/01/2026).
Menurut Yusnita, terdapat tiga faktor krusial yang menyebabkan pergeseran nilai DBH SDA tersebut:
1. Harga Minyak Mentah (ICP): Fluktuasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang sulit diprediksi.
2. Produksi Siap Jual (Lifting): Adanya penyesuaian volume lifting dari blok-blok migas yang beroperasi di wilayah Bojonegoro.
3. Kebijakan Pusat: Penyaluran dari Pemerintah Pusat sangat bergantung pada realisasi penerimaan negara secara nasional.
Meskipun menghadapi penurunan proyeksi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tetap berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan dana. Fokus utama penggunaan anggaran tetap diarahkan pada sektor produktif untuk meminimalkan ketergantungan pada sektor migas di masa depan.
Beberapa program prioritas yang terus digenjot antara lain:
• Infrastruktur: Pembangunan akses jalan dan konektivitas antarwilayah.
• Sumber Daya Manusia: Pemberian beasiswa pendidikan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
• Diversifikasi Ekonomi: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui sektor non-migas guna menciptakan kemandirian fiskal.
Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang agar pembangunan di Bojonegoro tetap berkelanjutan, meski nantinya produksi migas mengalami penurunan alami (natural decline).
