Surabaya, Liputanbojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi.
Pemkab Bojonegoro berhasil meraih Peringkat II Jamsostek Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota atas penilaian kinerja sepanjang tahun 2025.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Bojonegoro dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Ballroom Vasa Hotel, Surabaya, Rabu (16/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Denny Herliyantono, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
Pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota ini, Kabupaten Sidoarjo berhasil menduduki posisi puncak sebagai Peringkat Pertama, disusul Kabupaten Bojonegoro di Peringkat Kedua, dan Kabupaten Mojokerto di Peringkat Ketiga.
“Ajang Jamsostek Award 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Program ini difokuskan pada perluasan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), seperti pelaku UMKM, pekerja konstruksi, dan petani.
Through iuran yang terjangkau, para pekerja informal difasilitasi untuk mendapatkan akses program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono, menegaskan pentingnya jaminan sosial sebagai wujud kepedulian negara dalam melindungi masyarakat.
Menurutnya, perlindungan ini memastikan agar risiko pekerjaan maupun kecelakaan tidak merembet menjadi beban sosial ekonomi yang memicu kemiskinan bagi keluarga pekerja.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam acara tersebut, cakupan kepesertaan jaminan sosial pekerja di Jawa Timur saat ini baru mencapai 26,8 persen, atau sekitar 5,6 juta pekerja dari total potensi 21 juta tenaga kerja.
Kondisi ini menunjukkan masih besarnya jumlah pekerja informal di Jawa Timur yang memerlukan jangkauan perlindungan dari pemerintah.
Melalui raihan prestasi ini, Pemkab Bojonegoro diharapkan dapat terus menjadi inspirasi dan percontohan (role model) dalam memperluas jangkauan kebijakan perlindungan tenaga kerja.
Langkah ini penting agar seluruh pekerja dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan aman dan memiliki kepastian masa depan bagi keluarganya. (Prokopim)
