Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat transformasi digital birokrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (PEMDI).
Langkah ini berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat, kolaborasi antarinstansi, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Guna mengukur capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja PEMDI secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Command Center Gedung PIP, Senin (21/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, jajaran Dinas Kominfo, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda, BKPP, serta jajaran terkait lainnya.
Sekda Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan bahwa penilaian PEMDI saat ini berfokus pada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat serta keterpaduan layanan antar-unit kerja. Evaluasi ini mencakup 7 aspek penilaian dengan total 20 indikator.
“Penilaian Pemerintah Digital saat ini berfokus dampak nyata bagi masyarakat. Pengukuran kematangan difokuskan pada kolaborasi antar instansi guna mewujudkan keterpaduan layanan digital, serta mengukur sejauh mana masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan,” ujar Edi.
Dalam kerangka penilaian tersebut, aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital memegang porsi terbesar yaitu 25%. Disusul aspek Data (15%), Keamanan Siber (15%), Keterpaduan Layanan Digital (15%), Tata Kelola dan Manajemen (10%), Penyelenggara (10%), serta Teknologi Digital (10%).
Pada tahun 2026, Pemkab Bojonegoro menargetkan Indeks PEMDI mencapai angka 1,7 dengan predikat “Cukup”. Berdasarkan Penilaian Mandiri yang telah dilakukan, Pemkab Bojonegoro mencatatkan nilai 1,97 (Cukup), sementara hasil Penilaian Dokumen oleh Tim Asesor berada di angka 1,23 (Cukup). Untuk mengejar target tersebut, pembinaan intensif dan evaluasi berkala terus digencarkan.
Berbagai langkah strategis juga telah dijalankan sepanjang 2025 hingga 2026, antara lain reviu arsitektur SPBE, pemantauan aplikasi di tiap OPD, perancangan portal layanan terpadu, integrasi data, hingga peningkatan kapasitas SDM TIK melalui pelatihan dan sertifikasi ahli.
Ke depan, Pemkab Bojonegoro berkomitmen memperkuat digitalisasi melalui lima pilar utama: pelayanan publik prima, keterpaduan data, kematangan tata kelola digital, keamanan siber, serta efisiensi kerja birokrasi.
