Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Bojonegoro secara tegas mendesak pemerintah untuk segera menghapus kesenjangan perlakuan antara guru negeri dengan guru swasta dan madrasah.
Tuntutan ini mengemuka dalam kegiatan “Serap Aspirasi dan Focus Group Discussion (FGD) Problematika Pendidikan” yang diselenggarakan oleh Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Dalam forum tersebut, PGMM menyoroti berbagai ketimpangan yang masih dirasakan oleh pendidik di lembaga swasta, terutama terkait kesejahteraan, perlindungan profesi, hingga akses pengembangan karier.
Ketua PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro, Galih R.A, S.Pd, Gr., menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan guru swasta bukanlah menuntut keistimewaan, melainkan keadilan hakiki bagi seluruh pendidik.
“Guru swasta dan madrasah tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin setiap guru yang mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam kebijakan pendidikan nasional,” ujar Galih yang juga menjabat sebagai Sekretaris PW PGMM Jawa Timur.
Menurut Galih, aspirasi ini merupakan akumulasi perjuangan yang terus disuarakan, mulai dari Aksi GERUS pada Oktober 2025 hingga Aksi SIAGA pada Mei 2026 lalu.
PGMM menyoroti enam masalah krusial, di antaranya ketidakmerataan kesejahteraan guru non-ASN, belum tuntasnya proses inpassing, hingga akses PPPK yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada guru dengan masa pengabdian panjang.
“Menanggapi hal tersebut, PGMM mengajukan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Di antaranya percepatan penyelesaian inpassing, peningkatan insentif guru swasta, serta penguatan perlindungan hukum bagi pendidik agar mereka dapat fokus dalam mendidik tanpa dibebani administrasi berlebih.
“Pihak PGMM Bojonegoro menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKB DPRD Bojonegoro yang telah memfasilitasi ruang dialog tersebut.
Mereka berharap hasil diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana, melainkan segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret.
“Investasi terbesar bangsa ini adalah pendidikan. Kualitas pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas gurunya. Maka, memperjuangkan kesejahteraan dan martabat guru sejatinya adalah memperjuangkan masa depan Indonesia,” pungkas Galih.
Sebagai langkah konkret, PIMDA PGMM Bojonegoro saat ini tengah menyusun dokumen rekomendasi hasil FGD untuk diserahkan kepada DPRD, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Kementerian Agama agar segera menjadi bahan pertimbangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.
