Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar acara penyambutan resmi untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro yang baru, Mohamad Rohmadi, S.H., M.H., bertempat di Pendopo Malowopati, pada hari Selasa malam (18/8/2026).
Suasana kehangatan dan kekeluargaan mewarnai jalannya acara yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, jajaran Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, pimpinan BUMD, tokoh agama, serta insan pers.
Dalam perkenalannya, Kajari Bojonegoro Mohamad Rohmadi membagikan kisah rekam jejak karier serta kehidupannya.
Pria kelahiran Surabaya yang pernah bertugas lama di Kalimantan Timur ini menyampaikan bahwa Bojonegoro merupakan tempat penugasan keempatnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, setelah sebelumnya bertugas di Solok Selatan, Kabupaten Kediri, dan Palu.
“Saya mohon kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran untuk menerima penugasan saya di sini dengan baik. Jika dalam bertugas ada hal yang keliru, mohon kami ditegur dan diingatkan agar tetap berjalan di jalur yang benar,” ungkap Mohamad Rohmadi.
Menanggapi kedatangan pimpinan baru korps Adhyaksa tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi tinggi.
Ia menyebut kehadiran Kajari definitif sebagai momen yang telah dinantikan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca-pensiunnya pejabat terdahulu.
“Kehadiran Pak Mohamad Rohmadi ini menjadi energi baru bagi Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Semoga kolaborasi, sinergi, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat,” ujar Setyo Wahono.
Bupati juga memberikan gambaran mengenai karakteristik wilayah Bojonegoro yang luas, mencakup 28 kecamatan serta 430 desa dan kelurahan.
Mengingat cakupan wilayah yang besar tersebut, ia menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang sehat melalui pendekatan hukum pencegahan.
“Penegakan hukum tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran, tetapi juga dimulai dari pencegahan, pendampingan, edukasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Kami berharap komunikasi dan koordinasi dapat terbangun secara konstruktif dan solutif sejak awal agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa kendala hukum,” pungkas Bupati.
