Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com – Ada yang beda dari pelaksanaan pasar murah yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Jika biasanya pasar murah berlangsung di lapangan atau halaman kantor pemerintah, kali ini kegiatan dipusatkan di halaman masjid melalui program bertajuk PASS ASHAR (Pasar Murah Setelah Sholat Ashar).
Kegiatan unik tersebut berlangsung di Halaman Masjid Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kamis (29/10/2026). Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Bojonegoro bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Kesejahteraan Masjid dan Musala (BKMM) Bojonegoro.
Rangkaian acara diawali dengan sholat Ashar berjamaah, lalu dilanjutkan pengajian kebangsaan. Konsep ini sengaja dirancang untuk memadukan kegiatan keagamaan, penguatan kebersamaan warga, sekaligus membantu masyarakat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro membuka stan yang menyediakan komoditas pangan berupa 350 kilogram gula pasir serta 125 kilogram bawang merah dan bawang putih.
Tak hanya pasar murah, PASS ASHAR juga diisi dengan aksi sosial berupa penyerahan bantuan sosial kepada anak yatim piatu terlantar nonpanti, lansia tunggal, penyandang disabilitas, hingga pemberian insentif bagi para petugas keagamaan.
Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Turut mendampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, Kepala Dinas Sosial, Forkopimcam Kedungadem, serta PKDI Kecamatan Kedungadem.
Di hadapan warga yang hadir, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang mengalami tekanan akibat penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas).
Nurul menjelaskan, produksi migas Bojonegoro yang pada tahun 2020 lalu mencapai sekitar 235.000 barel per hari, kini berada di kisaran 115.000 barel per hari.
Hal ini berdampak pada penurunan nilai APBD Bojonegoro dari yang sebelumnya mencapai Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6 triliun, bahkan diproyeksikan berada di angka Rp5 triliun pada tahun 2027.
Meski kapasitas fiskal daerah menurun, Nurul menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
“Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pada sektor pendidikan, Pemkab Bojonegoro justru menaikkan alokasi anggaran beasiswa dari Rp30 miliar menjadi Rp43 miliar.
Sementara di bidang infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana di tingkat desa terus diupayakan melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), termasuk perbaikan jalan desa dan fasilitas umum lainnya.
