Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 sekaligus Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 di Balai Desa setempat, Rabu (17/6/2026).
Dalam forum yang bertujuan menyerap aspirasi warga tersebut, Kepala Desa Kepohkidul, Samudi, S.H., menyoroti tantangan berat yang dihadapi pihak pemdes akibat penurunan drastis alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.
Samudi mengungkapkan, Dana Desa yang diterima Desa Kepohkidul pada tahun 2026 mengalami penyusutan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga membatasi ruang gerak pembangunan fisik.
“Perlu diketahui bersama bahwa Dana Desa saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Jika sebelumnya desa menerima sekitar Rp900 juta setiap tahun, kini dana yang dapat dikelola hanya sekitar Rp300 juta,” ujar Samudi dalam sambutannya.
Ia menerangkan, anggaran Rp300 juta tersebut tidak dapat digunakan secara bebas oleh pihak desa karena peruntukannya telah diatur ketat oleh pemerintah pusat melalui berbagai program prioritas nasional.
Beberapa pos anggaran wajib yang harus dipenuhi antara lain program ketahanan pangan sebesar 20 persen, dukungan kegiatan Posyandu, pelayanan kesehatan lansia, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga operasional mobil siaga desa.
“Dengan banyaknya program yang harus dibiayai, ruang untuk pembangunan fisik menjadi sangat terbatas. Namun pemerintah desa akan tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang ada demi kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Menyiasati keterbatasan anggaran pada sektor bantuan sosial, Pemdes Kepohkidul menerapkan kebijakan khusus dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Berbeda dengan daerah lain yang menyasar warga kurang mampu secara umum, Kepohkidul memprioritaskan bantuan ini untuk warga yang menderita sakit menahun.
“Kami memprioritaskan warga yang mengalami sakit menahun agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat membantu mereka yang sangat membutuhkan, terutama untuk biaya pengobatan dan beban ekonomi,” jelas Samudi.
Terkait alur penganggaran, Samudi mengedukasi masyarakat bahwa program fisik yang berjalan pada tahun 2026 ini merupakan hasil usulan pada tahun 2025 lalu.
Sementara itu, seluruh aspirasi yang ditampung dalam Musdes kali ini baru akan dialokasikan untuk tahun anggaran 2027.
Meski kondisi keuangan desa dari sektor Dana Desa sedang mandek, Samudi mengaku bersyukur karena pembangunan di wilayahnya masih mendapat sokongan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
Kegiatan Musdes ini berlangsung kondusif dengan dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, unsur Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) Kedungadem, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga dari berbagai dusun.
