Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Wakil Bupati Bojonegoro, dalam apel rutin yang digelar pada hari Rabu, (17/12/2025), di halaman gedung putih Pemkab Bojonegoro, menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan daerah.
Data ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk kondisi kemiskinan, pengangguran, anak tidak sekolah, serta kepemilikan dan luasan tanah masyarakat.
Dalam pernyataannya, wakil bupati menekankan bahwa data ini harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan akurasi. Ke depannya, seluruh program bantuan dan intervensi pemerintah akan mengacu pada data tersebut.
Untuk mendukung pemutakhiran data, Pemkab Bojonegoro menyiapkan sekitar 2.500 kader yang terdiri dari petugas lapangan dari Sub-PPKBD dan KB, serta tenaga operator dari Dinas Sosial dan perangkat desa.
Mulai tahun 2026, seluruh sasaran penerima bantuan akan disesuaikan dengan DTSEN. Hal ini akan diperkuat dengan pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang akan dilaksanakan secara nasional pada 27 Januari hingga 27 Februari 2026.
Pemkab Bojonegoro menargetkan eksekusi program dapat dimulai pada minggu kedua hingga ketiga Januari 2026, termasuk pemasangan stiker di rumah-rumah warga miskin sebagai bentuk transparansi.
Wakil Bupati berharap masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan informasi jika ada warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan.
