Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan angka pengangguran terbuka, khususnya yang berasal dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (8/6/2026).
Forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan vokasi ini diikuti oleh 72 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta 45 Ketua BKK se-Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Capaian positif tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi yang solid.
“Alhamdulillah, Bojonegoro mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian penurunan angka pengangguran. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kerja sama yang selama ini dibangun mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Nurul Azizah.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini mendorong seluruh daerah untuk fokus pada lima pilar utama: pengurangan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur.
Menghadapi tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks—terutama dengan adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat—Nurul meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi demi mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya peran SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Saat ini, terdapat sekitar 122 SMK di Kabupaten Bojonegoro dengan total peserta didik mencapai 25 ribu siswa. Dari jumlah tersebut, sekitar 7 ribu lulusan baru memasuki pasar kerja setiap tahunnya.
Merespons tantangan ini, Nurul Azizah menegaskan bahwa program pelatihan kerja harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (output), bukan sekadar formalitas.
“Yang mengikuti pelatihan harus benar-benar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Setelah pelatihan, harus ada pendampingan hingga mereka bisa bekerja atau mandiri. Jangan hanya mengejar jumlah peserta, tetapi harus menghasilkan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, membenarkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayahnya masih didominasi oleh lulusan SMK atau sederajat. Oleh sebab itu, optimalisasi peran BKK sebagai jembatan antara sekolah dan industri menjadi kunci penting.
Saat ini, terdapat 45 BKK aktif di Bojonegoro yang terdiri dari 2 perguruan tinggi, 42 SMK, dan 1 SMA. Berdasarkan data tracer study, total penempatan kerja melalui seluruh BKK tersebut telah sukses menyerap 2.872 tenaga kerja.
Berikut adalah tiga BKK sekolah dengan capaian penempatan tertinggi di Kabupaten Bojonegoro yaitu SMKN Purwosari Sejumlah 323 tenaga kerja, SMKN Kasiman Sejumlah 293 tenaga kerja, dan SMKN 1 Bojonegoro 288 tenaga kerja.
Sebagai langkah konkret berkelanjutan, Disperinaker Bojonegoro juga terus menggalakkan berbagai program strategis.
Mulai dari penyelenggaraan Mini Job Fair dan Job Fair Utama, pelatihan sertifikasi kompetensi, penyediaan layanan Grup Solusi Kerja dan Ruang Konsultasi Kerja, seminar peningkatan soft skill, hingga penyebarluasan informasi lowongan kerja di berbagai titik strategis.
