Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Dinamika politik di Kabupaten Bojonegoro mulai menghangat menjelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi agenda yang dijadwalkan dimulai pada Rabu (25/03/2026) tersebut, DPD Partai Golkar Bojonegoro mengambil langkah tegas dengan memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap dokumen LKPJ yang diserahkan eksekutif.
Ia menegaskan bahwa pembahasan tahun ini tidak boleh terjebak dalam formalitas administratif semata.
Supriyanto menekankan pentingnya mengupas efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, Fraksi Golkar harus mampu menelusuri setiap program secara detail, mulai dari indikator capaian, target, hingga realisasi konkret di lapangan.
“Fraksi harus membedah secara menyeluruh. Jangan hanya melihat laporan di atas kertas, tapi pastikan apakah program itu benar-benar berjalan dan sesuai sasaran,” tegas Supriyanto.
Ia menambahkan bahwa program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat tidak layak untuk dipertahankan tanpa evaluasi serius.
Golkar berkomitmen mengidentifikasi program-program yang tidak optimal atau gagal total guna mencari akar masalahnya, apakah terletak pada perencanaan yang lemah atau eksekusi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain evaluasi program, Golkar juga menyoroti aspek sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Ahmad Supriyanto meminta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro untuk tidak ragu mengambil langkah strategis terhadap pejabat yang dinilai berkinerja buruk.
“Kalau ada kepala OPD yang tidak sejalan dengan visi-misi atau tidak serius bekerja, harus segera dievaluasi. Bahkan jika perlu, diganti,” ujarnya lugas.
Ketegasan dalam menata birokrasi dinilai menjadi kunci agar sisa masa pemerintahan dapat berjalan maksimal dan anggaran daerah tidak terbuang percuma pada program yang tidak terukur.
Dengan adanya instruksi “bedah total” ini, pembahasan LKPJ di DPRD Bojonegoro diperkirakan akan berlangsung dinamis.
Fraksi Golkar menyatakan telah menyiapkan data dan hasil analisis mendalam sebagai bahan argumen dalam forum resmi nanti, demi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
