Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi gabungan bersama Komisi A dan Komisi D guna membedah penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko, Kamis (11/6/2026).
Langkah ini diambil untuk mengurai sumbatan komunikasi serta mengevaluasi proses penyediaan lahan yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, aktivitas pertanian, dan ruang hidup warga sekitar.
Forum yang berlangsung di gedung dewan tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Bojonegoro serta dihadiri anggota Komisi A dan Komisi D. Guna mendapatkan gambaran menyeluruh, DPRD menghadirkan seluruh stakeholder kunci, mulai dari hulu hingga hilir.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, dan Camat Margomulyo.
Selain unsur birokrasi, otoritas pengelola hutan juga dihadirkan, di antaranya Wakil Administratur KPH Ngawi dan Asper/KBKPH Ngelo KPH Padangan.
Sementara dari sisi masyarakat terdampak, hadir Kepala Desa Kalangan, Kepala Desa Ngelo, serta perwakilan petani yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Mulyo Desa Kalangan dan Ketua KTH Margo Tani Desa Ngelo.
Dalam jalannya audiensi, DPRD Bojonegoro menyoroti tajam pentingnya sinergi antarinstansi dan transparansi informasi kepada masyarakat lapis bawah.
“Dewan menegaskan bahwa megaproyek tidak boleh berjalan dengan cara menggusur hak-hak konstitusional warga.
“Sinergi antarinstansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah kunci. Pembangunan proyek strategis ini harus berjalan dengan baik, namun sama sekali tidak boleh mengabaikan hak dan kepentingan warga terdampak,” tegas pimpinan sidang dalam forum tersebut.
Seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah desa serta kelompok tani hutan dicatat secara resmi oleh dewan.
Data dan fakta lapangan ini akan dijadikan bahan evaluasi mendesak dalam penyusunan rekomendasi langkah tindak lanjut kepada pemerintah daerah maupun pusat.
Selain menjadi wadah serap aspirasi, audiensi gabungan ini juga difungsikan sebagai sarana jembatan komunikasi (pembuat kebijakan) untuk menyatukan frekuensi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.
Otoritas terkait menyampaikan bahwa penyamaan persepsi ini sangat krusial. Sebab, jika gejolak sosial di awal dapat diredam dengan solusi yang adil, maka pembangunan Bendungan Karangnongko ke depan diproyeksikan bakal membawa multiplier effect (efek domino positif) yang besar bagi masyarakat.
Bendungan ini nantinya ditargetkan mampu memperkuat ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya air yang optimal, menyuplai sektor pertanian secara masif, dan pada akhirnya mendongkrak grafik kesejahteraan masyarakat Bojonegoro di masa mendatang.
