Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan langkah strategis untuk mewujudkan target “Kota Bebas Banjir” pada tahun 2026. Sebagai bentuk keseriusan, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke sejumlah titik krusial di jantung kota pada Selasa (5/5/2026).
Sidak ini dilakukan untuk membongkar simpul-simpul teknis yang selama ini dinilai menghambat aliran air dan memicu genangan saat intensitas hujan tinggi. Dalam penyisiran ini, Wabup didampingi tim gabungan yang terdiri dari Dinas PU SDA, BPBD, Dinas PKP Cipta Karya, hingga Bappeda.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa persoalan banjir di Bojonegoro tidak hanya disebabkan oleh faktor alam atau debit hujan, melainkan kendala teknis pada infrastruktur yang tidak bekerja maksimal.
Salah satu temuan paling mencolok berada di titik pompa Jl. Hartono (Ledok Wetan) dan Gang Irigasi. Meski mesin pompa terdengar menyala, daya sedotnya ditemukan sangat lemah sehingga tidak mampu mendorong air secara optimal menuju hilir.
“Kami melihat langsung bahwa aliran air tidak lancar. Ada mesin yang bunyi tapi tenaganya tidak ada,” ungkap Nurul Azizah di sela-sela peninjauan.
Selain masalah pompa, tim juga menemukan fenomena anomali aliran di drainase Jl. Hasanuddin. Aliran air yang seharusnya mengarah ke utara menuju Bengawan Solo justru berbalik arah (backwater) ke selatan menuju kawasan Jl. Panglima Sudirman. Hal inilah yang teridentifikasi sebagai penyebab utama genangan kronis di area tersebut.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat dua masalah utama yang mendesak untuk ditangani Pendangkalan saluran yang mengurangi kapasitas tampung air, dan Ukuran drainase yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung volume air saat hujan lebat.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Bojonegoro bergerak cepat dengan merencanakan koordinasi teknis bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Langkah ini diambil untuk memastikan setiap hambatan, mulai dari perbaikan mesin pompa hingga penataan ulang tata kelola aliran air yang salah, dapat segera diselesaikan. Kita harus bergerak cepat demi mengejar target Bojonegoro Bebas Banjir 2026,” pungkas Wabup.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi titik balik dalam pembenahan infrastruktur drainase kota agar masyarakat Bojonegoro dapat terbebas dari ancaman banjir tahunan.
