Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026).
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat membuka secara resmi Pelatihan Petugas Pendataan Lengkap SE 2026 Gelombang 4 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro di Hotel Dewarna.
Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan gong, penyematan rompi identitas secara simbolis kepada perwakilan petugas, serta penandatanganan komitmen bersama demi kelancaran pemetaan ekonomi di wilayah Bojonegoro.
Dalam arahan dan sambutannya, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan bahwa sensus yang digelar sepuluh tahun sekali ini merupakan instrumen makro yang sangat krusial.
Hasil dari sensus ini akan menyuguhkan basis data pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik skala nasional maupun daerah, untuk jangka waktu satu dekade ke depan.
“Akurasi data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan utama bagi Pemkab Bojonegoro dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan membawa kemakmuran bagi seluruh warga,” ujar Nurul Azizah.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan Surat Edaran (SE) resmi dari Bupati yang ditujukan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala desa agar ikut mengawal jalannya sensus.
Lebih dari itu, jajaran pimpinan daerah—mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga jajaran Forkopimda—berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang didata oleh petugas pada hari pertama pelaksanaan lapangan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk keteladanan (role model) agar masyarakat luas tidak ragu menerima kedatangan petugas.
Sebelumnya, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro dalam laporan kesiapan operasionalnya memaparkan bahwa pihaknya mengerahkan sebanyak 1.479 petugas untuk menyisir seluruh wilayah Bojonegoro.
Jumlah tersebut terdiri dari 1.306 petugas pencacah lapangan (PPL) dan 173 pengawas lapangan (PML) yang tersebar di 28 kecamatan.
Untuk menjaga standarisasi kompetensi dan profesionalisme pengumpulan data, BPS menggelar pelatihan intensif yang dibagi dalam 4 gelombang. Pelatihan ini mencakup 49 kelas yang ditempatkan di tiga pusat pelatihan, yaitu Hotel Eastern, Hotel Aston, dan Hotel Dewarna.
Adapun tahapan krusial pendataan lapangan secara komprehensif, masif, dan dari rumah ke rumah (door-to-door) dijadwalkan berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Di sela-sela acara, Wakil Bupati juga memaparkan potret dinamika ekonomi makro Bojonegoro saat ini yang menunjukkan tren sangat positif. Saat ini, kekuatan ekonomi non-migas daerah tercatat tumbuh impresif di angka 7,34%.
Pertumbuhan tersebut ditopang kuat oleh sektor pertanian yang melonjak sebesar 14,2%, memposisikan Bojonegoro sebagai produsen padi nomor dua terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan kenaikan produksi mencapai 886 ribu ton.
Tren positif ini juga didukung oleh sektor makanan-minuman yang tumbuh 11,37%, serta sektor jasa dan kesehatan. Secara akumulatif, komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bojonegoro sukses menempati peringkat ke-9 dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap Provinsi Jawa Timur.
Melalui sinergi kuat yang telah terbangun antara Pemkab, BPS, Forkopimda, hingga tingkat desa, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 optimis berjalan sukses.
Pemkab Bojonegoro mengimbau seluruh elemen masyarakat dan para pelaku usaha untuk menyambut petugas dengan baik serta memberikan data yang jujur dan apa adanya. (Prokopim)
