Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro terpaksa memutar otak dan merombak total rencana pembangunan mereka.
Hal ini menyusul anjloknya alokasi Dana Desa (DD) secara drastis hingga 80 persen akibat adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat.
Kondisi krusial ini dibahas langsung dalam Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Desa sekaligus Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 yang digelar di Balai Desa Sidomulyo, Rabu (1/7/2026).
Kepala Desa Sidomulyo, Hari Agus Sugiharto, mengungkapkan bahwa desa yang dipimpinnya kini menghadapi tantangan fiskal yang sangat berat.
Jika sebelumnya Sidomulyo terbiasa mengelola Dana Desa hingga miliaran rupiah, sejak tahun 2026 ini anggaran yang dikucurkan merosot tajam menjadi hanya kisaran Rp300 juta.
Penurunan ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Parahnya lagi, kondisi seretnya anggaran ini diprediksi akan bertahan dalam jangka panjang.
“Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga enam tahun ke depan,” kata Hari Agus di hadapan para peserta Musdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Penyusutan anggaran sebesar 75 hingga 80 persen ini otomatis memaksa Pemdes Sidomulyo untuk melakukan efisiensi besar-besaran.
Hari Agus tidak menampik bahwa visi dan misi pembangunan yang dulu ia canangkan kini harus disesuaikan secara realistis.
“Masyarakat perlu memahami bahwa penurunan alokasi Dana Desa yang cukup signifikan berdampak pada melambatnya pembangunan infrastruktur fisik serta mengharuskan adanya perombakan total terhadap APBDes,” jelasnya.
Meski ruang gerak anggaran sangat terbatas, Hari Agus meminta warganya tidak berkecil hati. Pembangunan desa dipastikan akan tetap berjalan, meski harus menggunakan skala prioritas yang jauh lebih ketat.
“Rencana pembangunan tetap kami laksanakan, meskipun dalam skala minimal sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” tegas Hari Agus optimis.
Di tempat yang sama, Pendamping Desa Kecamatan Kedungadem, Misbakhul Munir, menilai Musdes ini menjadi momentum penting untuk menyusun strategi pembangunan tahun 2027 secara lebih kreatif.
Menyiasati minimnya Dana Desa dari APBN, Munir mendorong Pemdes Sidomulyo untuk mulai mengincar dan mengoptimalkan keran pendanaan lain yang sah secara regulasi.
“Tidak semua usulan nantinya dibiayai melalui Dana Desa, tetapi bisa diupayakan melalui anggaran pemerintah kabupaten (APBD Bojonegoro), pemerintah provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya,” tutur Munir.
Sebagai langkah awal, Musdes tersebut telah resmi membentuk Tim Penyusun RKP Desa 2027. Tim ini dipimpin oleh unsur BPD dengan beranggotakan 11 orang, serta wajib memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan.
Tim inilah yang nantinya akan memilah dan menyaring aspirasi warga, guna memastikan pembangunan Desa Sidomulyo pada tahun 2027 tetap bertaji di tengah himpitan keterbatasan anggaran.
