Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi energi di wilayahnya.
Ini adalah respons terhadap kebijakan pengetatan kuota bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sesuai dengan surat resmi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan kebijakan terbaru, alokasi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) atau Pertalite untuk Jawa Timur mengalami penurunan tajam sebesar 9,0%.
Dari realisasi tahun 2025 sebesar 4.358.878 kiloliter (KL), kini hanya dialokasikan sebanyak 3.963.455 KL.
Sementara itu, alokasi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) atau solar mengalami sedikit kenaikan, yaitu 0,5%.
Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, kuota yang ditetapkan adalah sebesar 64.983 KL untuk solar dan 110.525 KL untuk Pertalite.
Menyikapi keterbatasan kuota tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi contoh dalam upaya penghematan energi.
Inisiatif ini termasuk imbauan untuk menggunakan sepeda saat berangkat kerja pada hari Senin dan Jumat.
Dengan langkah “bike to work”, diharapkan dapat menekan laju konsumsi Pertalite dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
Kedisiplinan ASN dalam menghemat energi diyakini akan berfungsi sebagai barometer bagi masyarakat luas untuk turut serta dalam gerakan efisiensi BBM yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.
Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran dan terus mengawasi perkembangan di lapangan.
