Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat menindaklanjuti temuan lapangan terkait proyek infrastruktur desa.
Komisi D DPRD menggelar Rapat Kerja (Raker) khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Ruang Komisi D, Senin (04/05/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan Komisi D ini dihadiri oleh lintas instansi, mulai dari Inspektorat, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk menyinkronkan data temuan legislatif dengan laporan teknis dari eksekutif.
Dalam rilis resminya, Komisi D menyoroti sejumlah poin krusial hasil kunjungan lapangan. Fokus utama pembahasan tertuju pada kualitas pengerjaan fisik yang dianggap perlu ditingkatkan serta kesesuaian progres antara perencanaan dokumen dengan realisasi di lokasi.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran besar yang bersumber dari BKKD ini benar-benar terwujud dalam bentuk infrastruktur yang bermutu dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ungkap salah satu anggota Komisi D di sela rapat.
Menanggapi sorotan dewan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memberikan penjelasan mendalam mengenai kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
Pihak Dinas PU Bina Marga dan PMD memaparkan mekanisme pengawasan yang selama ini dilakukan, sembari mencatat poin-poin perbaikan yang disarankan oleh anggota dewan.
Diskusi berlangsung dinamis, di mana pihak Inspektorat juga memberikan pandangan dari sisi audit dan kepatuhan aturan agar proyek tidak terseret ke ranah hukum di kemudian hari.
Melalui rapat kerja ini, disepakati adanya penguatan koordinasi antara pihak penyedia anggaran, pengawas, dan pelaksana di tingkat desa.
DPRD menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan terus diperketat guna menjamin pembangunan di Kabupaten Bojonegoro tetap Transparan Terbuka dalam proses dan anggaran, Akuntabel Dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, dan Tepat Sasaran: Sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat desa.
Rapat ini diharapkan menjadi katalisator bagi perbaikan performa pembangunan infrastruktur di Bojonegoro agar sisa tahun anggaran 2026 dapat terserap dengan hasil maksimal.
